ACEH UTARA – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) mengadakan seminar nasional Unimal Constitutional Week mengusung tema “Revitalisasi Pancasila dalam penyelesaian kasus korupi dan pelanggaran HAM di Indonesia pada era post-truth”. Kegiatan itu digelar di Gedung ACC, Cunda, Lhokseumawe, Rabu, 4 Maret 2020.
Tampil sebagai pemateri Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, Anggota Komisis III DPR RI, M. Nasir Djamil, mantan Aktivitis HAM Indonesia, Natalius Pigai, dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulfadli Nasution. Kegiatan didukung Rektor Unimal, Dr. Herman Fithra, itu diikuti para mahasiswa serta dihadiri unsur Forkopimda Lhokseumawe dan Aceh Utara, hadir juga Wakapolres Aceh Utara Kompol Edwin Aldro.
Dilansir dari JPNN, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan para pemuda, termasuk mahasiswa harus bisa menjadi pembela dan benteng Pancasila. Menurut Aziz, hal itu bisa dilakukan dengan menerapkan Pancasila di dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan hak asasi manusia (HAM).
“Bagaimana peranan mahasiswa, generasi muda, menjadi pembela dan benteng Pancasila itu bisa ter-cover bila sumber daya manusia khususnya mahasiswa ini menjadi garda terdepan untuk mengontrol pemerintah,” kata Aziz.
Ia mengatakan, UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dan normatif. “Kalau menganut asas negara hukum, maka kita mempunyai dasar bagaimana negara ini harus berkeadilan,” ujar Aziz.
“Karena jika dilihat bagaimana melakukan revitalisasi Pancasila dalam bentuk kegiatan sehari-hari yaitu sebagai pembela dan benteng Pancasila, itu bisa tercover apabila kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi para mahasiswa menjadi garda terdepan untuk mengontrol pemerintah daerah atau kabupaten/kota dan Provinsi di Aceh,” tutur Aziz Syamsuddin.
Selain itu, kata Aziz, ketentuan negara hukum harus menerapkan pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia.
“Karena korupsi itu akan mengakibatkan pelanggaran hukum. Tentunya mahasiswa juga harus berperan aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah demi kemajuan daerah itu sendiri,” ujarnya.
