LHOKSUKON – Baru-baru ini Polres Aceh Utara dengan Pemkab setempat telah membuat perjanjian kerjasama guna mewujudkan proses rekrutmen Polri yang clear and clean di wilayah hukum Polres Aceh Utara.
Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin, S.I.K mengatakan Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk bisa bersama-sama mengawasi seluruh rangkaian seleksi penerimaan polri dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi putra putri terbaik di aceh utara untuk mewujudkan proses seleksi penerimaan polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis serta mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau penyimpangan lainnya.
“Polri senantiasa berupaya melakukan perubahan mind set dan culture set, diantaranya melalui program dan rencana aksi reformasi birokrasi polri, menuju pemerintah yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan dan dambaan masyarakat.” ujar AKBP Ian, Jumat (20/12/2019).
Ia menyatakan, Salah satu upaya dalam penerimaan anggota polri diantaranya adalah aturan bahwa dalam setiap tahapan seleksi tidak dipungut biaya alias gratis.
Meski demikian, dirinya tidak memungkiri bahwa dikalangan masyarakat masih ada rumor yang berkembang bahkan sampai saat ini jika ingin lulus menjadi anggota polri maka calon pendaftar polri harus menyediakan sejumlah uang untuk panitia supaya bisa lulus menjadi anggota polri yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.
“Saya tegaskan bahwa rumor tersebut adalah tidak benar, oleh karenanya upaya kita salah satunya dengan melibatkan instansi terkait sehingga bisa mengawasi secara bersama-sama guna mencegak oknum-oknum yang bermain dalam penerimaan polri.” ujarnya.
Menurut Kapolres, hasil kelulusan peserta seleksi dalam proses rekrutmen ini ditingkat pabanrim, panda maupun pusat, adalah murni dari kemampuan dan kapasitas dari calon itu sendiri, tanpa adanya bantuan atau intervensi dari pihak manapun.
“Hal ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat melalui Sosialisasi yang gencar dilakukan oleh jajaran Polres Aceh Utara.” pungkasnya.
